2013 Peletakan Batu Pertama Jembatan Selat Sunda

Penulis : Anindityo Wicaksono JAKARTA--MICOM: Pemerintah menargetkan proyek pembangunan jembatan Selat Sunda mulai memasuki tahap groundbreaking (peletakan batu pertama) pada 2013. Proyek ini akan dijadikan ikon baru nasional karena 100% sumber pendanaan, tenaga, dan otak berasal dari dalam negeri. Menurut Ketua Timnas Menko Perekonomian Hatta Rajasa, tim nasional JSS saat ini telah membahas dua hal terkait pengembangan kawasan Selat Sunda, yakni Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Badan yang disebut terakhir ini yang akan menunjuk badan-badan usaha yang tergabung menjadi konsorium pelaksana, mencakup swasta, BUMN, dan BUMD.  "Dewan Pengarah ini akan diisi para inisiator dari gubernur se-Jawa dan Sumatra. Untuk Badan Pelaksana-nya nanti akan dipimpin pejabat eselon 1 dan bertugas dalam hal harmonisasi kebijakan-keebijakan publik," ujarnya usai rapat pleno tentang JSS antara tim nasional dengan Pemprov Banten dan Gubernur di Jakarta, Senin (29/11).  Hatta menjelaskan, sesuai Kepres No 36/2009 tentang Tim Nasional Pembangunan JSS, pemerintah pusat akan memperhatikan apa yang jadi usulan gubernur se-Sumatra dan Jawa untuk memperhatikan apa yang sudah diajukan Pemprov Lampung dan Banten berupa pra feasibility studies. Hasil pra-FS ini yang akan menjadi dasar pelaksanaaan para BUMN dan BUMD pelaksana proyek. Terkait pendanaannya, proyek JSS akan disokong penuh oleh swasta dan mitra-mitranya dengan porsi bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, perhitungan akhir memperkirakakan kebutuhan dana untuk proyek ini sebesar Rp100 triliun minus rel kereta api (KA) dan Rp140 triliun plus rel KA. "Itu masih ancer-ancernya karena tahap FS-nya kan belum, sekarang masih pra-FS," ujar Hatta. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang ikut dalam rapat, mengatakan, dalam pertemuan ini, Pemprov Banten telah mengusulkan kepada timnas untuk menempatkan pintu jembatan, atau kaki terdekat di pulau Jawa berada di Banten Selatan. Saat ini, pemprov masih terus mematangkan persiapan proyek dengan mengusahakan pembebasan lahannya. "Sampai sekarang tim nasional ataupun pemprov yang jadi inisiator proyek belum memutuskan berapa porsi pembagian sokongan dana oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang jelas, tentu peran badan usaha sangat dilibatkan di sini karena keterbatasan pendanaan dari APBD," ujar Ratu. (OL-9)  sumber:  http://www.mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar_id=MTg0ODYy